Irmante Astalavista

Simsalabim!!!
Blog ini bercerita tentang dunia IT, ilmu kebumian, dan lain-lain.

Tuesday, February 27, 2007

Bila peta bakosurtanal salah

Ini curhatnya supervisor peta bakosurtanal. Pihak yang punya otoritas untuk menangani pembuatan peta-peta dasar di Indonesia. Menarik sekali untuk disimak. Sumber: RSGISForum-net
Banyak orang yang sering "menuduh" bahwa "Peta Bakosurtanal salah", dan membuat banyak orang kelimpungan. Tuduhan itu biasanya diterima oleh "front-desk", yaitu Pusjasinfo (Bu Diah!) atau orang-orang Bakosurtanal yang sedang ketemu orang di luar (konferensi, bintek, sosialisasi). Dan terkadang jawaban yang diberikan kurang memuaskan juga, karena ya banyak yang tidak tahu soal dapurnya, bagaimana produk peta itu terbuat.

Complain lain yang pernah saya terima adalah:
1. Kasus pulau Sangihe atau pulau Rondo yang konon tidak ada di peta Bako hanyalah salah satu contoh.
2. Ada waduk di sebuah kabupaten yang tidak digambar, dan ini konon menyesatkan proyek irigasi di sana.
3. Pertemuan sungai di Sulawesi keliru, dan akibatnya penelitian masalah Anoa oleh LIPI jadi meleset.
4. Ada bukit di suatu tanjung di Kalimantan yang jadi landmark nelayan, koq di peta tidak ada.
5. Ada jalan-jalan yang tidak digambar, atau digambar tapi peringkatnya keliru (jalannya lebar sekali tetapi koq simbolnya jalan lokal).
6. Ada pemukiman yang salah nama, atau bahkan punya nama ganda.
7. Ada penutup lahan yang di sheet yang satu hutan, dan di sheet sebelahnya tegalan.
8. Sebuah kecamatan yang sekarang di Kabupaten B ternyata masih digambar di Kabupaten A
9. Batas darat antara Desa P,Q,R,S itu masih sengketa, koq di peta Bakosurtanal sudah digambar.
10. Batas laut dua Kabupaten Kepulauan di Peta Bakosurtanal berbeda dengan UU Pembentukan Kabupaten ybs, ini sangat merugikan karena luas mempengaruhi hitungan DAU.
Udahlah, 10 saja cukup. Kalau diinventarisir benar bisa jadi bahan disertasi nich ... :-)


Dari sisi dapur, saya bisa memberi penjelasan umum sbb:

“Complain kesalahan peta” dapat dibagi menjadi dua:

1. Salah memang pada peta, dan ini dapat bersumber dari beberapa hal:

1.1. Delay antara akuisisi data, survey lapangan dengan publikasi peta.

Kita belum punya sistem yang bisa menghasilkan peta sekejap mata, untuk wilayah yang amat besar. Pusat PDRTR, dapurnya peta RBI Bakosurtanal, hanya memiliki kemampuan menghasilkan maksimum 200 NLP per tahun (atau kira-kira 150.000 km2 atau 15 juta hektar), ini sudah dengan dikeroyok beberapa perusahaan / konsultan pemetaan. Ingat luas Indonesia kira-kira 190 juta hektar! Bikin peta itu tidak sekedar motret / ambil
citra, terus dikasih toponimi, dilayout, terus cetak. Kalau mau gitu ya cepat, tapi produknya bukan peta RBI (rupa bumi indonesia), jadi nanti komplainnya lebih banyak lagi ….
Vendor teknologi (seperti Radar atau Satellite Image) suka “nyombong” bahwa mengambil data dengan teknologi mereka akan cepat dan murah. Iya ngambilnya … mrosesnya, berapa tahun? Proyek SRTM itu motretnya dari spaceshuttle cuma 1 minggu, data baru keluar setelah 5 tahun! Itupun cuma DSM, bukan DTM, tidak ada interpretasi menjadi topographic line map, tidak ada toponimi yang rinci …

Walhasil, apa yang kita potret, yang masih kita coba update lagi ketika survey lapangan, bisa saja sudah berubah lagi pada saat publikasi. Karena itu, ketika ada complain seperti nomor 2 (waduk terlewat), 5 (jalan salah), 6 (pemukiman salah), 7
(penutup lahan) salah, ya bisa saja. Tapi cobalah berpikir positif, dari 1000 objek di peta, berapa biji yang salah?


1.2. Data yang ada memang tidak memadai.

Beberapa kali data yang kita butuhkan untuk membuat peta memang kurang memadai. Padahal Bakosurtanal selalu mencoba menggunakan last technology. Kita pernah mencoba pakai SPOT5-Stereo (resolusi 5 meter) untuk mengupdate peta Kalimantan Barat skala 1:50.000. Sudah order ke SPOT, dari 22 stereopair (44 scene) yang dibutuhkan, sampai Oktober baru ada 4 pair (8 scene) yang memenuhi syarat untuk stereoscopy. Yang lainnya scene ada tapi satu atau keduanya awan melulu. Bingung kan?
Untuk mengatasi itu pernah juga pakai radargrametry dari citra Radarsat. Pas jadi DEM-nya, ada kenampakan-kenampakan aneh, gunung-gunung yang menjulang sampai ke langit (H > 10.000 meter). Saya tanya ke Radarsat, solusi mereka “buldozing” saja.
Ketika kita pangkas, akibatnya ada gunung yang ikut hilang (kasus complain no 4).
Untuk optimasi (penghematan) anggaran, kami pernah pakai foto-foto arsip HPH skala 1:20.000. Tetapi ketika untuk dibikin peta, pusing juga, karena foto-foto itu tidak mengcover perkotaan (kan memang tidak ada hutan di kota!). Selain itu, foto-foto itu
sering tidak dilengkapi dengan prasyarat untuk fotogrametri (seperti info kalibrasi kamera dsb).
Jenis kamera dan skalanya juga heterogen, sehingga kalau diolah pakai softcopy fotogrametri pasti trouble. Pas disurvey, juga sudah banyak tampilan yang berubah, sehingga identifikasi untuk titik GCP yang mau diukur dg GPS sangat sulit.

1.3. Sistem pembuatan yang distributed dan bertahap.

Karena tidak mungkin memetakan Indonesia sekaligus, kita membuatnya bertahap. Tahun 2006 misalnya, kita petakan sebagian Kaltim, Kalteng dan Kalbar. Ada 7 kontraktor swasta yang terlibat. Tahun-tahun sebelumnya juga mirip. Nah ketika data antar kontraktor dalam satu tahun itu digabung, pasti ada yang tidak matched(kasus complain no. 7). Harus kita akui, bahwa SDM di persh-persh swasta kita juga belum semua profesional. Banyak yang hanya dikarbit (training on the job) ketika ada proyek, dan yang pinter-pinter suka kabur setelah itu.
Kami di Bakosurtanal punya kewajiban menjadikan data antar kontraktor itu jadi smooth – but it is not easy! Meski spec jelas, dan prosedur supervisi dijalankan, tetap saja map is not only science, but art! Ini baru dari tahun yang sama, bagaimana kalau yang dari tahun berbeda dicoba di-matched kan? Wah mabuk deh! Peta di Luar Negeri juga akan mengalami hal yang sama.
Kadang unmatching ini cuma di planimetry (mungkin ada jalan baru, penutup lahan sudah berubah atau ada nama baru). Masih bisa diatasi, meski kita bingung juga, ini yang lama ikutan diupdate tidak, tetapi sumber data yang baru kan tidak ada… Yang maha rumit kalau yang tidak matched ini di 3-dimensi, yakni kontur atau sungai. Kalau kontur dipas-pasin masih bisa, kalau sungai? Sungai tidak mungkin naik turun! Sungai diedit, otomatis kontur berubah. Kontur berubah, batas bisa berubah. Batas berubah, landcover harus ikut. Landcover ikut, toponimi terpengaruh …

1.4. Sistem produksi yang belum terintegrasi dari A sampai Z

Kami sekarang menggunakan teknologi digital. Tetapi teknologi (software) yang dipakai belum menyatu. Untuk fotogrametri, kita pakai Datem dan Soccet Set.
Untuk Image kita pakai Er-Mapper, PCI atau ENVI. Untuk interpretasi dan editing paling enak pakai AutoCAD. Untuk pembentukan topologi pakai ArcInfo/ArcView/ArcGIS. Untuk desktop kartografi dan separasi kita pakai FreeHand atau CorelDraw. Belum
semua software ini bisa diconnect ke database spatial (seperti Oracle atau PostgreSQL). Nah terkadang, operator menemukan kejanggalan ketika sudah di level
kartografi. Untuk memperbaikinya, harusnya kembali ke hulu, ke foto lagi, ke Soccet Set lagi. Tapi apakah ini selalu bisa? Tidak. Kadang waktunya sudah mepet. Jadi akhirnya yang diperbaiki kartonya saja.
Cetakannya akan benar. Namun data digitalnya (misal DXF atau SHP-nya) masih salah.

2. Salah pada pengguna, ini juga beberapa hal:

2.1. Pengguna tidak memahami sistem pemetaan sistematis.

Peta RBI dibuat dengan metode sheetwise (skala 1:50.000, tiap sheet mengcover area 15’ x 15’). Jadi tidak dibuat berdasarkan area administrasi. Pulau-pulau terluar, sering terletak ekstrem jauh di luar sheet normal, makanya bisa tidak masuk.
Solusinya memang dibuat Inset. Kadang mau dibuat inset, data yang tersedia belum memenuhi standar minimal peta RBI (misalnya tidak ada data kontur dll).

2.2. Pengguna tidak memahami cara membaca peta.

Complain no 3 di atas, setelah saya telusuri ternyata hanya didasarkan pada peta yang jauh lebih kecil (peta 1:500.000 buatan Departemen Kehutanan). Jadi ketika ybs melapor bahwa pertemuan sungai keliru, dari petanya saja dia sudah bisa meleset 500 meter (1 mm = 500 meter). Apalagi ternyata ybs tidak membawa GPS. Jangan-jangan identifikasi dia yang keliru.

2.3. Pengguna tidak membaca disclaimer masalah batas.

Ingat di setiap peta RBI ada disclaimer bahwa batas yang digambar bukanlah referensi resmi. Di era otonomi daerah seperti sekarang, di mana daerah-daerah baru bermunculan seperti jamur di musim hujan, dan mereka tidak ada kewajiban melapor ke Bakosurtanal,
sulit bagi Bakosurtanal untuk mengikuti perkembangan batas yang baru (complain no 8 & 9). Untuk peta 1:250.000 Papua, kami akhirnya memutuskan untuk menaruh toponiminya, tetapi tidak menggambar garis batasnya. Takut nanti garis batas sementara ini malah
dijadikan legitimasi konflik antar daerah yang memicu perang suku.
Untuk batas laut lebih rumit lagi (complain no 10), karena rezim yang ada UU sebenarnya kewenangan laut Kabupaten hanya terbatas 4 mil. Sedang di peta-peta,
kadang kita asal taruh saja batas di tengah-tengah (padahal lebih dari 4 mil). Untuk hitungan DAU, luas daratan yang dipakai adalah yang kami hitung dari batas sementara di peta RBI. Mau batas yang definitif? Ya tunggu HUT RI yang ke-100 … kalau anggaran dan SDMnya masih begini terus … :-) Saya ada paper hitungan tingkat kesalahan data luas yang ada dan pengaruhnya ke kesalahan uang DAU.

2.4. Pengguna tidak familier dengan legenda atau format digital yang ada.

Peta RBI dijual pada bentuk cetak atau digital format DXF atau ArcInfo (coverage or SHP). Untuk memahami bentuk cetak ya harus familiar dengan legenda peta RBI. Untuk peta digital lebih sulit, karena ada lebih dari 200 kode layer. Kedalaman informasi peta digital jauh lebih tinggi dari peta cetak. Untuk mengubah dari DXF ke SHP, kami menggunakan script SML khusus, jadi tidak asal impor DXF ke ArcInfo/ArcView. Pasti
gagal kalau seperti itu.

Jadi sebelum ribut PETA BAKO SALAH, coba introspeksi
dulu …

Kita sama-sama sedang membangun sebuah sistem pemetaan Indonesia yang handal, yang meliputi SDM, teknologi (hardware, software) , data, organisasi dan budget.

Bakosurtanal is not the sole player. Kita cuma kebetulan menurut undang-undang dapat amanah untuk menjadi koordinator sekaligus dinamisator dan katalysatornya … Kualitas peta ditentukan juga oleh semua stakeholder yang terlibat. Dan SDM mereka tergantung mutu pendidikan tinggi kita juga. Pendidikan tinggi tergantung pendidikan SMA, SMP, SD. Yang SD payah … karena APBN Pendidikan realnya masih jauh di bawah yang diamanahkan UUD, yaitu 20%. Wah koq jadi ke politik larinya …

Agar kira-kira dapat gambaran lengkap tentang proses pemetaan dan apa yang sering dituduhkan sebagai kesalahan.

Kesalahan itu memang kadang terjadi, bukan karena tidak updated, tapi memang "salah" - maksudnya pada level skala tersebut. Kami tim supervisi, biasanya membagi dalam kesalahan syntax dan kesalahan semantik.
Kalau kita tidak mengenal langsung objek realnya, maka kita hanya bisa kenali kesalahan syntax, misalnya ada tambak di pegunungan, atau ada pemukiman tanpa akses jalan/sungai, maka itu pasti salah.

Tetapi kalau yang semantik, misalnya apakah yang benar "Gunung Merbabu" atau "Gunung Marbabu", maka ini susah. Kita harus punya source yang dapat dipercaya. Jadi yang berani nyalahin (mau merevisi, mengupdate) harus lebih terpercaya dari info pertama.

Usia data di dalam peta itu tidak sama. Data kontur/topografi saya kira bertahan sampai 50 tahun, kecuali ada pembangunan besar-besaran yang merubah landskap. Penutup lahan (vegetasi) bisa berubah setiap musim. Pemukiman dan jalan berubah menurut pembangunan, kalau di kota-kota kecil di daerah, amat sangat lambat perubahannya. Batas administrasi dan toponimi, berubah immediately kalau ada policy dari pemerintah.

Dari seluruh komponen peta, yang termahal adalah topografi (kontur, alur, sungai, garis pantai). Ini hampir 70% dari biaya produksi. Paling murah adalah jalan utama -- ini yang bisa diupdate sendiri pakai gps-tracking oleh masyarakat. Siapa yang mau meng-update jalan-jalan setapak di hutan / pegunungan secara sistematis?

Usul pak Aslan tentang "update berbasis masyarakat" cukup menarik, tetapi perlu dicermati. Mengupdate yang seperti apa? Secara umum, di setiap lembar peta Bako ada kalimat: "AGAR MEMBERI TAHU BAKOSURTANAL KALAU DITEMUKAN KESALAHAN DI PETA ITU". Kami pernah coba lho ... ternyata sangat sedikit yang memberi tahu dan yang sedikit inipun, pemberitahuannya sulit ditindaklanjuti.

Menurut saya, kalau masyarakat mau bikin peta sendiri, gps-tracking sendiri, atau men-derivate peta-peta turunan dari peta Bako, terus disempurnakan sendiri, silakan saja. Itu peta Jakarta dari Gunther yang sangat ngetop itu, topografinya juga ambil dari Bako koq. Saya lihat sendiri agreementnya sekitar 10 tahun y.l. Jadi dia sangat santun, bikin perjanjian mutual,
jadi Bako juga teoretis boleh jual produk dia.

Investasi yang dikeluarkan Gunther saya kira tidak akan sampai sepersepuluh yang dikeluarkan APBN melalui Bako. Tahun 2006, PT Enrique juga mengeluarkan peta jalan untuk Bandaaceh dari petatop Bako yang terbaru (pasca tsunami). Untuk bikin peta jalan itu,
investasi dia hanya 100.000 Euro. Bako mengeluarkan dana untuk pemotretan, GCP, interpretasi, fieldcheck toponim dsb lebih dari 2 juta US$.

Jadi saya kira yang penting jangan meng-klaim sesuatu yang bukan miliknya, atau sesuatu lebih hebat dari sebenarnya.

Dr.-Ing. Fahmi Amhar
Koordinator Supervisi
Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi & Tata Ruang,
Bakosurtanal.

Labels:


4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Pak, peta digital shp di bakosurtanal berapa harganya ? gimana cara belinya ?

Terimakasih
tri_sakti@yahoo.com

12:04 PM  
Blogger Ryan said...

thanx, bro . . .




situpai13@gmail.com
mahasiwa geografi UGM

3:55 PM  
Anonymous Anonymous said...

Slmt mlm Pa...
Saya mo tanya klo saya mo beli Peta Kontur utk wilayah Papua Tengah ( Kota Wamena ) dan sekitarnya dengan skala 1 : 50000 dimana...?
Karena saya pernah dapat informasi bhw Peta Kontur dgn skala tersebut ada.... Terima kasih

brian.aipassa@live.com

9:00 PM  
Blogger Pramuka Saka Wanabakti Poso said...

pak gimana caranya kalo mau nyetel koordinat peta rbi digital. saya punya peta rbi seri kab. poso. setelah di buka semua di arcgis9.3 ada yang betul posisinya ada yang keluar tidak pada posisinya. dari 18 seri hanya 6 saja yang okey. saya kerja di bidang planologi dishut poso.

4:18 PM  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home